Penerimaan CPNS Dijadwalkan 3 Bulan Sekali

Penerimaan CPNS Dijadwalkan 3 Bulan Sekali - Gosip terbaru datang dari kabar CPNS yang mana sempat dirilis oleh salah satu media nasional (JPNN) dalam satu posting beritanya. Mungkin banyak diantara anda yang sudah bosan menanti untuk menjadi abdi negara karena waktu pelaksanaan yang hanya digelar sekali setahun dan itupun belum tentu terjadi hampir setiap tahun.

Perasaan seperti itu sebenarnya sudah dilihat dan diamati oleh para politikus di DPR. Salah satu yang diungkapkan adalah mengenai keinginan pemerintah menghilangkan sistem honorer yang memberatkan keuangan negara sekaligus merugikan pegawai honorer itu sendiri karena nasib yang tidak jelas di kemudian hari. Sang anggota dewan mengatakan, "Kalau pemerintah ingin menghilangkan pegawai di luar PNS, harus diubah sistem rekruitmennya,".

Politikus bernama Bambang Riyanto yang tak lain adalah anggota dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengungkapkannya pada media awal bulan Juni yang lalu. Memang benar juga statement wakil rakyat yang satu ini, banyak daerah yang telah menghamburkan uang untuk merekrut pegawai honorer dan banyak pihak juga yang memanfaatkan celah ini untuk meloloskan kroninya menjadi tenaga honorer. Ini tentu menjadi dua mata pisau yang sulit untuk dihindari, di satu sisi banyak orang yang butuh pekerjaan, di sisi lain pemerintah juga butuh pegawai tapi seharusnya dengan jalur yang benar.

Wacana pengangkatan CPNS 3 bulan sekali adalah salah satu solusi yang tepat. Kompetisi untuk menjadi abdi negara bisa berlangsung cepat, dan ini bisa mencegah oknum untuk masuk menjadi honorer. Tenaga honorer ada karena ada peluang untuk bekerja di suatu instansi, padahal penerimaan pegawai baru hanya berlangsung sekali dalam setahun. Inilah yang harus dicarikan solusi oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB.

Bambang Riyanto yang berasal dari Partai Gerindra juga mengusulkan demikian, sebaiknya pendaftaran CPNS digelar empat kali dalam setahun atau dua kali dalam satu tahun. Masuk akal, karena hampir setiap bulan memang ada pensiun baru di berbagai daerah ataupun instansi, dan dibutuhkan kecekatan dari piahk berwenang untuk menghitung kebutuhan pegawai baru. Kalau ini dijalankan dengan benar, KabarKerja.Com yakin masalah kepegawaian di negeri ini akan bisa diatasi.

Adanya posisi kosong juga rawan dibisniskan oleh pihak-pihak yang punya kuasa, mereka kadang mengambil tenaga outsourcing yang penunjukannya tidak jelas. Bisa saja mereka membuat perusahaan outsourcing yang diperuntukkan untuk instansinya. Di samping itu kerap terjadi rangkap jabatan, ini tentu sangat tidak efektif untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat.