Daftar CPNS 2014 Harus Pakai E-KTP, Pemerintah Tidak Adil

Daftar CPNS 2014 Harus Pakai E-KTP - Kabar yang beredar luas di media terutama online menyebutkan kalau pendaftaran CPNS tahun 2014 harus menggunakan eKTP membuat banyak calon peserta menjadi kebingungan karena belum memegang kartu tanda penduduk berbasis elektronik ala pemerintah.

Sebenarnya kalau hal itu memang benar-benar diterapkan oleh panselnas dalam rekrutmen Calon Pegawai Negeri tahun 2014 maka bisa dikatakan sebuah langkah blunder yang sangat tidak adil bagi para pelamar. Bayangkan ada banyak orang tidak memperoleh E-KTP di berbagai daerah. Siapa yang menyebabkan hal itu kalau bukan aparat pemerintah sendiri, jadi sebelum menerapkan wajib E-KTP dalam pendaftaran CPNS maka harus dulu menyelesaikan seluruh kasus yang berhubungan dengan proyek KTP elektronik tersebut.

Apa sebenarnya manfaat dari EKTP itu? Mau pindah domisili pun masih harus menggunakan surat manual dan harus datang dari kantor ke kantor. Padahal mestinya karena sudah berbasis IT maka minimal tinggal gesek ala kartu kredit atau sekali lapor di daerah tujuan kepindahan. Dibandingkn dengan ATM atau Kartu Kredit milik bank, produk mega proyek pemerintah itu sangat jauh kualitasnya. Bahkan sama saja dengan KTP yang lama, cuma beda bahan yang sekarang mirip bahan yang digunakan pada SIM (Surat Izin Mengemudi).

Jika ingin lebih mengetahui proses registrasi online, silahkan anda simak tata cara pendaftaran CPNS tahun 2014. Yang mana sudah tidak ada lagi jalur Honorer, semua menyatu dalam jalur umum saja. Persolannya sekarang adalah pemerintah meberi kebijakan dadaka, kenapa bukand ari dulu kita diberi kemudahan untuk memperoleh E-KTP. Bahkan kebanyakan yang berpindah domisli malah diberi KTP biasa saja.

Kalau pemerintah belum siap untuk bekerja cepat dan efisien, lebih baik jangan membuat kebijakan yang merepokan rakyat. Yang terpenting sekarang adalah Nomor Induk Kepegawaian itu tertata rapi, jangan ada orang yang punya banyak NIK. Dan satu lagi kelemahan sistema yang dibagun panselnas yaitu berbasis NIK tapi tida ada pusat pelaporan kesalahan mengisi. Ini bisa bahaya kalau ada orang yang salah isi NIK kemudian mengetik NIK orang lain yang kebetulan juga ingin mendaftar CPNS. Maka apeslah orang yang tadi karena NIKnya sudah dimasukkan orang lain. Solusinya apa bagi orang yang mengalami nasib seperti ini, pemerintah belum memberi rilis resmi dan tidak mempublikasikans esuatu di situs resmi panselnas.

Jangan memaksa rakyat gara-gara terdesak, tapi cobalah introspeksi diri. Mengapa rakyat tidak punya e-KTP, selesaikan dulu itu baru langsung memaksakan kebijakan. Semoga pemerintah mau berpikir dulu untuk rakyat kecil, karena banyak orang yang diperantauan tidak sempat mengganti KTP jadi elektronik.